KETIKA TIGA SUARA MENUNTUT DIDENGAR
Refleksi 81 Tahun Indonesia Merdeka
Sehari menjelang HUT RI ke-81, sebuah infografis beredar di media sosial. Isinya sederhana: tiga bendera, tiga wilayah, tiga suara kekecewaan.
Aceh dengan bulan-bintang, Borneo dengan kuning-merah-biru, dan Papua dengan Bintang Kejora. Di bawahnya tertulis pesan yang sangat jelas: Aceh “belum diprioritaskan setelah bencana”, Borneo “merasa dianaktirikan dalam pembangunan”, dan Papua “ingin kendali lebih besar atas SDA”.
Infografis itu pesan yang sangat keras. Ia tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dari luka sejarah yang panjang. Ia mengalami fase kekecewaan yang dalam di Pemerintah Prabowo. Maka, penting direnungkan, “Apakah kekecewaan ini akan diselesaikan, ataukah dibiarkan menjadi perpecahan?”
Untuk memahami fenomena ini, kita perlu menoleh 35 tahun ke belakang. Tahun 1991, saat Uni Soviet, negara adidaya dunia, runtuh bukan karena perang, tetapi karena dua kebijakan: Glasnost dan Perestroika. Keadaan itu agak mirip dengan Indonesia hari ini, dengan sedikit perbedaan dinamika.
Cermin Sejarah:
Dua Obat Keruntuhan Uni Soviet
Tahun 1991, Uni Soviet bubar menjadi 15 negara. Penyebabnya dua “obat” Presiden Mikhail Gorbachev: Glasnost dan Perestroika.
Dalam Glasnost, orang “boleh ngomong”, keterbukaan terjadi, media bebas mengangkat masalah, daerah boleh protes. Tetapi, hasilnya, nasionalisme lokal meledak sebagai bagian dari eforia masyarakat sosialis yang berpuluh tahun terkekang.
Dalam Perestroika, orang “boleh berubah”.
Perubahan dipicu oleh program restrukturisasi ekonomi dengan cara mencabut subsidi, serta melepas pabrik dari monopoli negara. Tujuan utamanya efisiensi. Tetapi, dalam praktek, barang-barang di toko kosong, harga-harga naik, dan rakyat makin susah mendapatkan kebutuhan pokoknya.
Bahaya terbesar yang terjadi saat itu, ketika rakyat diberi mikrofon untuk bebas berteriak “Saya lapar!” melalui Glasnost. Tetapi, ketika di dapur lewat Perestroika kantong berasnya habis.
Luka Daerah
Apakah keadaan di Indonesia saat ini seperti yang terjadi di Uni Soviet? Mari kita lihat data di tiga daerah itu.
Akar masalah dari kekecewaan masyarakat lahir dari tiga hal: data kemiskinan, kekuatan dompet, dan harga minyak dunia.
Pertama, Paradoks SDA dan Kemiskinan. Data BPS, Maret 2025, menunjukkan jurang yang masih lebar. Kemiskinan di Papua Pegunungan: 30,03%, Papua Tengah: 28,90%, dan Aceh: 12,33%.
Secara wilayah, angka miskin di Maluku dan Papua 18,90%, jauh di atas rata-rata nasional 8,47%. Di pedesaan Papua angkanya bahkan sampai 25,94%.
Di Borneo (Kalimantan) memang “hanya” 5,15%. Tetapi, gugatan yang muncul di kalangan rakyat adalah: ke mana hasil batu bara dan sawit yang kembali ke kami menjadi kesejahteraan? Mengapa di desa Kalimantan kemiskinan masih 6,25%?
Kedua, Efisiensi yang Pahit. Tahun 2026 pemerintah melakukan “pemangkasan anggaran” besar-besaran. Salah satu sasarannya pengurangan transfer ke daerah dengan alasan penghematan dan tidak dikorupsi oleh pejabat daerah. Tetapi, dalam prakteknya, dana pembangunan, dana desa, dan bantuan infrastruktur justru dipotong.
Anggaran hasil pemangkasan dipindahkan ke program baru seperti MBG – Makan Bergizi Gratis dan KDMP – Koperasi Desa Merah Putih.
Mungkin niat awalnya baik. Tetapi, proses dan pelaksanaannya sangat jauh dari harapan. Di banyak daerah muncul gugatan: “Mengapa jalan di kampung kami rusak? Mengapa upah guru-guru sekolah masih jauh dari layak? Mengapa Puskesmas masih kekurangan obat?”
Inilah “Perestroika versi Indonesia”. Saat pusat merestrukturisasi anggaran, daerah merasakan dampaknya langsung: uang makin sedikit, sedang tuntutan makin banyak.
Ketiga, Ancaman Harga dari Luar Negeri. 2026 bukan tahun yang tenang. Konflik Iran vs Amerika-Israel belum selesai. Akibatnya harga minyak dunia naik-turun tidak menentu. Meski di kampung dolar tidak digunakan, tetapi sebagian besar bahan baku, pupuk, dan solar di Indonesia masih impor. Sehingga, saat harga minyak global naik, harga beras, harga angkut, dan harga listrik pun ikut naik.
Daerah penghasil SDA seperti Borneo dan Papua paling dulu merasakan dampaknya. Harga naik, namun pendapatan daerah dari transfer pusat justru dipotong. Rakyat bertanya: “Negara sibuk urus program baru, tapi kami yang menanggung harga naik.”
Borneo merasa “dikeruk”, Papua “ditinggal”, Aceh “dilupakan”. Ditambah lagi dompet menipis, karena efisiensi dan melonjaknya harga-harga di dunia. Saat angka, anggaran, dan harga bertemu, maka bahasa terakhir yang paling masuk akal adalah meneriakkan suara untuk memerdekakan diri dari NKRI.
Pelajaran dari Respons Negara
Mirip Indonesia Hari ini
Kita punya “Glasnost versi Indonesia”, yaitu Otonomi Khusus, Dana Desa, dan medsos yang bebas mengkritik. Kita juga punya “Perestroika versi Indonesia”: efisiensi anggaran, dan program baru pemerintah pusat (MBG dan KDMP).
Saat negara Baltik (Estonia, Latvia, Lithuania)
menuntut lepas, Gorbachev melepas secara damai. Tetapi, saat Chechnya menuntut lepas, Rusia memilih perang. Dan terjadilah luka sejarah selama 30 tahun.
Jadi, kesimpulannya: negara tidak runtuh karena bendera. Negara runtuh karena rakyat bebas bicara, tetapi negara tak mau mendengar.
Harga sebuah Retakan
Jika suara di tiga daerah itu tidak dijawab, risikonya bisa berlipat karena ada pengaruh eksternal yang sangat mungkin mempercepat kebangkrutan Pemerintah Prabowo. Ingat, kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto begitu lapuk diterjang badai krisis ekonomi internasional.
Bagi Negara, keadaan ini selain melemahkan wibawa, juga rawan secara fiskal. Dengan konflik minyak Iran-Amerika/Israel yang belum selesai, APBN kita akan makin tertekan dan subsidi BBM bisa jebol. Jika di saat yang sama daerah juga tidak puas karena transfer dipotong, maka stabilitas ekonomi dan politik bisa terganggu secara bersamaan.
Bagi rakyat, mereka adalah pihak yang paling terkena getahnya. Transfer daerah dipotong, harga global naik, program baru tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Yang terjadi justru barang-barang makin mahal, BBM terancam langka, listrik mati di mana-mana. Semua ini merupakan gambaran dari rasa ketidakadilan yang makin kuat yang dirasakan rakyat.
Kemerdekaan Direbut Bersama
Tahun 1945 Indonesia merdeka, karena Aceh mengirim emas, Borneo mengirim pejuang, dan Papua mengirim darah. Lalu kita merebutnya bersama.
Tahun 2026 kita merayakannya di tengah tiga tekanan: efisiensi anggaran, program baru yang tidak dibutuhkan, dan harga dunia yang tidak bersahabat.
Infografis tiga bendera itu adalah tamparan.
Dalam dunia digital, narasi biasanya lebih cepat dipercaya daripada data resmi. Data resmi, meskipun mungkin benar, sering justru dianggap tuli. Apalagi, dalam kasus ketiga daerah itu justru data resmi lebih menyesatkan dibanding data lapangan. Statemen Prabowo bahwa recovery Aceh pasca banjir sudah teratasi hampir 100% adalah hoax terbesar negara bagi warga Aceh.
Tugas kita adalah memastikan agar suara itu didengar sebelum terlambat. Sejarah Uni Soviet sudah memberi dua contoh: Jalan Baltik dan Jalan Chechnya.
Persoalannya, apakah pemerintah mau memilih menyelesaikan persoalan itu, atau membiarkan retakan itu makin menganga dan menjadi masalah politik yang membesar?
Indonesia terlalu besar dan mahal untuk dirayakan dengan cara berpisah.
───
Hasan Aoni, aktivis 98 asal Kudus
Salam dongeng!
Kudus, 17 Agustus 2026
