TRAVELNESIA, PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga memaparkan berbagai capaian, kebijakan, dan inovasi dalam memperkuat kesetaraan gender di hadapan tim verifikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Paparan tersebut disampaikan dalam Evaluasi Lapangan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) atau Anugerah Prahita Ekapraya (APE) 2026 secara daring, Rabu (28/10/2026), dari Ruang Ardilawet Setda Purbalingga.
Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani menyampaikan bahwa pembangunan daerah terus diarahkan untuk mempersempit kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam akses maupun partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.
Salah satu bukti yang dipaparkan adalah capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Purbalingga sebesar 93,74 pada 2024 berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tercatat sebesar 0,213 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mencapai 76,97 pada tahun yang sama.
“Angka ini mencerminkan keberhasilan intervensi daerah, di mana kualitas hidup perempuan Purbalingga di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi terus menyempit ke arah kesetaraan substantif dengan laki-laki,” kata Dimas, merujuk pada capaian IPG.
Penguatan kesetaraan gender juga terlihat dari keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Di DPRD Kabupaten Purbalingga, perempuan menduduki 15 dari 50 kursi atau sebesar 30 persen. Adapun dalam jabatan struktural birokrasi pemerintahan, terdapat 37 perempuan dari total 155 jabatan.
Menurut Dimas, komitmen tersebut juga tercermin dalam kebijakan anggaran daerah. Alokasi anggaran untuk program responsif gender meningkat dari Rp442 miliar pada 2024 menjadi Rp458 miliar pada 2025.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat, antara lain pemenuhan gizi balita, pemeriksaan ibu hamil, perlindungan jaminan sosial perempuan, pelatihan keterampilan vokasi bagi pencari kerja, serta pemberdayaan ekonomi perempuan pelaku usaha mikro. Pemenuhan sarana publik yang ramah anak dan penyandang disabilitas juga menjadi sasaran prioritas.
“Komitmen kesetaraan gender Pemkab Purbalingga juga tertuang secara tegas dalam postur APBD,” ujarnya.
Selain melalui kebijakan dan anggaran, Pemkab Purbalingga memaparkan sejumlah inovasi yang mendukung pengarusutamaan gender. Salah satunya adalah Gen-Puspita (Gendu Rasa Puskesmas Peduli Kesehatan Jiwa) yang dikembangkan Puskesmas Karangreja. Inovasi ini menggunakan pendekatan inklusif untuk melindungi perempuan yang rentan mengalami depresi, beban ganda, tekanan ekonomi, maupun trauma akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Upaya perlindungan juga diperkuat melalui program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) serta Relawan Sahabat Perempuan dan Anak yang digagas DinsosdaldukKBP3A. Program tersebut mencakup 33 desa fokus DRPPA, pelatihan manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pengawalan APBDes agar responsif gender.
