TRAVELNESIA, JAKARTA- Aksi unjuk rasa mewarnai pelaksanaan Annual Roundtable Conference on Sustainable Palm Oil 2026 (RT2026) di Swissotel Jakarta PIK Avenue, Jakarta Utara.
Sekitar 80 demonstran yang dimobilisasi oleh Serikat Pekerja Transport Indonesia (SPTI) menuntut pertanggungjawaban Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan perusahaan anggotanya atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana asap yang melanda Indonesia hingga negara tetangga.
Namun, benarkah tuduhan bahwa anggota lembaga sertifikasi ini ikut membakar lahan? Bagaimana sebenarnya peran RSPO dalam tata kelola minyak sawit global, dan apakah konsep sawit berkelanjutan benar-benar ampuh menghentikan kerusakan lingkungan?
Para demonstran membentangkan spanduk bertuliskan “Sustainable on paper, burning on land” serta menuding perusahaan anggota RSPO turut berkontribusi terhadap kabut asap yang menjangkau Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand.
Menurut laporan The Edge Malaysia, seorang aktivis SPTI yang enggan disebutkan namanya mendesak pemerintah Indonesia untuk mengusut tuntas dugaan pembukaan lahan dengan cara membakar. Ia menuntut agar perusahaan minyak sawit yang tergabung dalam RSPO bertanggung jawab penuh atas kerusakan lingkungan, dampak kesehatan, serta ancaman terhadap satwa liar akibat asap karhutla.
Tudingan tersebut langsung dibantah oleh manajemen RSPO. Chief Executive RSPO Joseph D’Cruz menyatakan dalam pidato utamanya bahwa dari total lebih dari 1,9 juta hektar area yang terdampak kebakaran di Indonesia sepanjang Januari hingga September, hanya sekitar 14.500 hektar yang berada di dalam konsesi bersertifikat RSPO. D’Cruz menegaskan belum ada data atau bukti yang menunjukkan unit bersertifikat RSPO secara sengaja menyulut api.
“Saya telah mengatakan ini sebelumnya dan akan menyatakannya lagi: siapa pun yang memiliki bukti anggota RSPO secara sengaja menyalakan api harus maju dan mengajukan pengaduan. Kami akan menyelidiki secara menyeluruh dan tegas,” tegas D’Cruz.
Mengenal RSPO: Definisi, Kriteria, dan Realita Sertifikasi
RSPO didirikan pada tahun 2004 oleh organisasi lingkungan seperti WWF bersama para pemangku kepentingan industri sawit. Berdasarkan ulasan di laman Save The Orangutan, RSPO berfungsi sebagai organisasi nirlaba sekaligus skema sertifikasi independen. Anggotanya mencakup LSM, lembaga konsumen, hingga produsen yang menyepakati standar produksi minyak sawit ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial.
Kriteria yang diatur dalam prinsip dan kriteria (P&C) RSPO (yang terakhir direvisi pada 2018) mencakup larangan deforestasi di area bernilai konservasi tinggi, pelarangan pembukaan lahan gambut baru, metode zero-burning (tanpa bakar), serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan pekebun swadaya (smallholders).
Penerapan standar RSPO memiliki keterkaitan langsung dengan kelestarian hayati. Data dari Save The Orangutan menunjukkan bahwa lebih dari 75 persen populasi orangutan liar yang tersisa di Borneo hidup di luar kawasan konservasi yang dilindungi pemerintah. Sumber: National Geograpic.
