TRAVELNESIA.ID – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengetuai Delegasi Indonesia pada Sidang Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual (KI) Dunia ataupun dikenal sebagai World Intellectual Property Organization (WIPO) ke – 64 di Jenewa, Swiss.
Dalam National Statement- nya, Yasonna menyampaikan dekungan pemerintah Indonesia terhadap pemajuan kekayaan intelektual dalam skala nasional sampai global.
“Indonesia berkomitmen penuh membuka kemampuan insan berbakat, menghargai kreator serta inovator, dan memberikan pengetahuan untuk kepentingan warga,” kata Yasonna dalam Sidang Majelis Umum WIPO, Kamis (06/07/2023).
Dia menjelaskan Indonesia mendukung sistem Kekayaan Intelektual global, salah satunya lewat aksesi Nice Agreement tentang Klasifikasi Internasional Barang serta Jasa untuk meningkatkan sistem merek nasional berstandar internasional. Baginya, kerja sama internasional di bidang KI hendak memberikan banyak manfat.
“Kerja sama serta kemitraan internasional hendak membentuk lanskap yang memupuk kreativitas, merangkul keragaman, serta mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutur Yasonna.
Dalam momen sidang WIPO ini, Indonesia akan melalukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan WIPO terkait Pendirian Pusat Pelatihan KI Nasional.
“Indonesia serta WIPO segera melaksanakan kerja sama mendirikan pusat pelatihan KI nasional guna meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan KI,” ucapnya.
Di samping itu, melalui kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN 2023, Indonesia membawa ASEAN fokus pada pertumbuhan ekonomi global dengan menghasilkan area yang kondusif untuk masyarakat dalam berkreasi serta berinovasi.
Dalam skala nasional, Indonesia sendiri sudah mempunyai Peraturan Pemerintah Nomor.56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Peraturan ini memainkan peran penting untuk melestarikan serta mempromosikan peninggalan budaya Indonesia yang kaya, sekalian melindungi pengetahuan tradisional.
Persidangan Majelis Umum WIPO ke- 64 akan berlangsung pada 6-14 Juli 2023. Sidang ini dihadiri oleh 156 negeri anggota WIPO. Indonesia adalah salah satu dari 88 negeri yang menyampaikan National Statementnya dalam persidangan ini.
Menteri Hukum dan Ham memimpin Delegasi Republik Indonesia, didampingi Wakil Tetap RI di Jenewa (Watapri), Dirjen Kekayaan Intelektual; dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Luar Negeri.