Travelnesia, Palembang: Komisi VII DPR RI memberi sejumlah catatan dalam kegiatan tiga hari kunjungan reses yang dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan 7-9 Desember 2024. Legislator meminta Politeknik Pariwisata Palembang dapat berperan dalam pendampingan desa wisata sekitar. Tidak hanya berperan sebagai institusi pendidikan, Poltekpar juga dituntut untuk membantu desa wisata sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
“Selain memberikan arahan kepada desa wisata, Poltekpar juga dapat memanfaatkan desa wisata sebagai praktek lapangan,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, usai pertemuan dengan jajaran direksi dan manajemen Poltekpar Palembang, Senin (9/12/2024).
Chusnunia juga menyoroti berbagai permasalahan lainnya seperti masih adanya ketidaksesuaian data antar Kementerian dan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Tidak hanya itu, pada saat mengunjungi Desa Wisata Pangan Kreatif di Kelurahan Plaju, Kecamatan Plaju, Palembang, Komisi VII juga menemukan belum adanya standarisasi dalam penetapan status desa wisata.
“Tadi dijelaskan ulang bahwa (kawasan, red) itu lebih ke Ekraf (Ekonomi Kreatif). Namun, kurasi itu masuk desa wisata apa dsb harus dijalankan dengan baik. Standar desa wisata itu seperti apa, karena saat kita declare itu desa wisata kemudian wisatawan masuk lalu mereka kecewa, itu justru akan jadi bumerang buat kita,” jelas politisi dari Fraksi PKB ini.
Chusnunia menilai banyak potensi wisata Sumatera Selatan yang dapat dioptimalkan, hanya saja masih terkendala sarana infrastruktur dan kesiapan akomodasi serta SDM yang belum tercukupi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo, mendorong Poltekpar Palembang dapat membuka program studi baru untuk pengembangan desa wisata di tanah air yang membutuhkan pendampingan secara keilmuan.
“Wisata di Indonesia ini sangat banyak dan luar biasa tapi belum ada pendampingan nyata kepada desa-desa ini bagaimana untuk ada standar yang terpenuhi. Harapan kami besar pariwisata dapat memberikan sumbangan untuk PDB kita,” cetus Rahayu.
Rahayu menilai ribuan desa wisata di Indonesia yang terdaftar di Kementerian Pariwisata saat ini belum semuanya memiliki standar. Untuk itu diperlukan pengembangan dengan berlandaskan keilmuan yang berasal dari perguruan tinggi.
“Harus ada penambahan (prodi, red) khususnya untuk Poltekpar Palembang karena desa wisata di Sumatera perlu pendampingan dan pengembangan,” tandasnya.
Sumber :RRI (fzh)
