TRAVELNESIA.ID, Yogyakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto, mengingatkan, pemerintah dan pemangku kebijakan untuk tidak menyepelekan kondisi jalan yang bergelombang maupun rusak pada masa arus mudik dan balik Lebaran kali ini. Hal itu diungkapkan Sofwan kala forum Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bertema Kesiapan Infrastruktur dan Layanan Transportasi Menjelang Mudik Lebaran 2026.
“Menurut data yang ada, dari survey Kemenhub, dari 76,24 juta orang yang mudik pakai mobil itu, mayoritas itu lewat jalan tol, (ada) 50,63 juta lewat jalan tol, sisanya baru lewat jalan non-tol. Kalau lewat jalan tol menurut saya relatif lebih aman karena dikelola oleh BUJT-BUJT,” ucapnya.
Menurut Sofwan, jalan tol yang dikelola Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah mempersiapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dengan baik. Kondisi jalan yang mulus dinilai tak akan menjadi hambatan dalam masa arus mudik dan balik.
“Tinggal bagaimana nanti rekayasa dan manajemen lalu lintasnya saja. Persoalannya adalah yang bukan jalan tol, baik jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Untuk jalan nasional Menteri PU itu sudah berkomitmen, bahwa mereka akan beresin jalan nasional ini supaya mantap dilalui, aman dan nyaman (pada) H-10 Lebaran,” kata Sofwan.
Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengkhawatirkan banyaknya kondisi jalur alternatif yang rusak. Khususnya jalan provinsi dan jalan yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Hal itu tak lain imbas dari efisiensi besar-besaran dan pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) tahun ini yang membuat pemerintah daerah tak lagi leluasa melakukan proyek perbaikan jalan.
“PR (Pekerjaan Rumah) yang belum terjawab adalah jalan provinsi dan jalan kabupaten. Kita tahu kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pemotongan, efisiensi untuk dana infrastruktur di provinsi, kabupaten. Sementara survey membuktikan hampir 36 persen (pemudik) itu yang tidak melalui jalan tol itu, nantinya melewati jalur alternatif. Nah jalur alternatif ini rata-rata jalan provinsi maupun kabupaten,” ucap dia.
Pria kelahiran Kudus, 25 Agustus 1972 ini juga menyoroti masih banyaknya pemudik yang menggunakan sepeda motor untuk pulang ke kampung halaman. Diperkirakan ada 24,7 juta pemudik yang menggunakan sepeda motor.
“Dan dari jumlah itu, 36 persen (pemudik bersepeda motor) menggunakan jalur alternatif yang sebagiannya milik pemerintah kabupaten/kota, dan itu banyak yang situasinya rusak karena teman-teman di kabupaten itu dana TKD-nya terpotong, dana infrastruktur terpotong. Kita tidak hanya bisa melempar, itu kan tanggung jawab bupati, itu kan tanggung jawab daerah,” kata Sofwan, lebih lanjut.
Legislator yang terpilih dari Dapil VI Jawa Tengah ini menegaskan, pemerintah pusat dan daerah harus memiliki rencana yang jelas serta terukur untuk menekan angka kecelakaan dan fatalitas (korban jiwa) pada momentum Lebaran tahun ini.
“Kalau menurut survey 36 persen itu sekitar 8 juta pemotor. Langkahnya seperti apa? Ini akan mau kita bagaimanakan?” ujarnya.
Sementara itu terpisah, di DIY pengawasan akan diperketat di jalur-jalur yang memiliki kondisi kurang layak maupun rusak guna mengantisipasi potensi kecelakaan lalu lintas. Kapolda DIY Brigjen Polisi Anggoro Sukartono menegaskan informasi mengenai kondisi jalan tersebut menjadi masukan penting bagi petugas yang akan terlibat dalam pengamanan arus mudik.
Menurutnya, pada jalur yang belum dapat diperbaiki dalam waktu dekat, pengamanan akan ditingkatkan dengan penempatan personel secara lebih intensif. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan pengguna jalan yang belum mengetahui kondisi jalan di wilayah yang mereka lalui.
“Pada jalur-jalur yang sudah ditandai memiliki kondisi tertentu, pengamanan akan kami tingkatkan. Personel akan ditempatkan lebih intensif dibandingkan jalur yang sekadar menjadi spot pengawasan biasa,” kata Anggoro, Jumat, 13 Maret 2026.
Ia menambahkan, peningkatan pengamanan ini juga bertujuan mengantisipasi ketidaktahuan masyarakat terhadap kondisi jalan yang mereka lalui, terutama bagi pemudik dari luar daerah yang tidak terbiasa dengan karakteristik jalur di Yogyakarta.
“Banyak masyarakat yang datang dari luar daerah belum mengetahui kondisi jalur yang mereka lalui. Dengan informasi yang disampaikan lebih awal, kita bisa mencegah potensi kecelakaan akibat ketidaktahuan tersebut,” ujar Kapolda DIY.
